-- -

Hidayat Nur Wahid: Tidak Ada Tempat untuk Komunisme

Selasa, 26 September 2017 | 19:58 WIB

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid membuka sesi dialog yang merupakan bagian dari acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Dalam acara sosialisasi kali ini, MPR RI bekerja sama dengan Mathla’Ul Anwar. Acaranya sendiri berlangsung pada Senin (25/9/2017) malam di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah.

Di hadapan ratusan undangan, Hidayat mengatakan bahwa selama ini MPR RI telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di berbagai daerah, seperti organisasi masyarakat, organisasi politik, yayasan, TNI serta Polri. Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti bahwa MPR RI melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaan acara sosialisasi pun, pihak penyelenggara tidak lupa untuk mengundang sejumlah warga sekitar. Di luar dugaan, antusiasme mereka cukup tinggi, termasuk saat menjawab beberapa pertanyaan yang sesekali dilontarkan Hidayat ketika menyampaikan materi.

Melihat antusiasme para undangan, ia merasa bahwa masyarakat membutuhkan  informasi langsung tentang prinsip berbangsa dan bernegara. 

"Empat Pilar menjadi penting untuk disosialisasikan karena banyak tantangannya saat ini, yakni, ada satu pihak yang akan menghilangkan esensi dari Empat Pilar. Apakah itu radikalisme, separatisme, komunisme dan liberalisme. Semua itu tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD Negara 1945," kata Hidayat.

Hidayat juga menambahkan, menjelang peringatan G30S-PKI, sosialisasi ini akan semakin digiatkan. Tujuannya adalah untuk kembali mengingatkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan Pancasila sebagai ideologi serta dasar negara. 

"Tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia, apalagi PKI adalah organisasi terlarang bukan hanya TAP MPRS nomor 25 1966, namun juga dikuatkan oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003, dikeluarkan juga oleh UU KUHP no 17 tahun 1999, dikokohkan kembali dengan UU Keormasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, UU no 17 tahun 2013 juga yang terakhir perpu nomor 2 tahun 2017,” ujar Hidayat.

Menurutnya, terorisme tidak punya tempat di Indonesia. Hidayat juga menjelaskan bahwa terorisme tidak sesuai dengan sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sementara itu, separatisme tidak sesuai dengan prinsip sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. 

"Dengan Sosialisasi Empat Pilar, maka masyarakat semakin kokoh kuat dalam NKRI. Kokoh kuat melaksanakan Pancasila dan semakin mempunyai imunitas, sehingga tidak terpengaruh dengan isme-isme bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara 1945," pungkasnya. (KZ)


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id